Konflik Islam Kristen di era reformasi


Ahwan Fanani

Agama Islam dan Kristen, termasuk, sebenarnya merupakan agama satu rumpun. Ketiga agama tersebut disebut dengan three abrahamic faith karena mereferensikan bentuk keimanannya kepada iman Ibrahim. Berbagai narasi yang menjadi teladan ketiga agama diambil dari tokoh-tokoh sejarah yang sama, seperti Kisah Adam dan Hawa, kisah Nuh, Kisah Luth dan kaumnya, dan sebagainya. Dalam Islam, akar kesejarahan agama Islam tersebut dibakukan dalam salah satu rukun iman, yaitu iman kepada rasul-rasul Allah.

Akan tetapi, sejarah menunjukkan bahwa ketegangan antarumat beragama yang paling berdarah terjadi di antara ketiga umat tersebut. Perang salib dan gerakan anti-Yahudi di Eropa adalah perwujudan antagonisme antarumat pemeluk tiga agama tersebut. Kemesraan hubungan antara ketiga pemeluk agama seringkali hanya seperti anomie, sebuah kondisi tidak mapan, dibandingkan dengan ketegangan-ketegangan yang menyelimuti hubungan antara ketiga pemeluk agama tersebut.

Indonesia yang sejak lama membanggakan bhinneka tunggal ika dan toleransi antarumat beragama pun tidak mampu menyembunyikan ketegangan tersebut dari penglihatan dunia internasional. Semenjak awal Era Orde Baru, ketegangan antara umat Islam dan Kristen menunjukkan grafik yang terus naik.

Runtuhnya Partai Komunis Indonesia (PKI) tahun 1966 menandai awal dari seri pertikaian panjang antara umat Islam dan umat Kristen di Indonesia. Konversi para mantan anggota PKI ke salah satu agama menjadi amunisi panjang perdebatan dan pertikaian umat Islam dan Kristen di Indonesia. Isu kristenisasi di daerah-daerah berbasis massa muslim dan isu islamisasi di daerah-daerah berbasis massa Kristen menandai sebuah Awal dari fase terburuk hubungan kedua belah pihak semenjak Era Kolonial.

Orde Baru yang mempromosikan kerukunan intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara pemeluk umat beragama dengan pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk memecahkan ketegangan antara kedua pemeluk agama. Forum Wadah Musyawarah antar Agama yang digagas 30 November 1968 yang ditindalklanjuti dengan pembentukan Wadah Musyawarah Umat Beragama pada pertengahan tahun 1980 tidak berhasil meredam laju ketegangan yang akhirnya membawa kepada konflik.

Orde Baru yang mempromosikan kerukunan intern umat beragama, antarumat beragama, dan antara pemeluk umat beragama dengan pemerintah tidak mampu berbuat banyak untuk memecahkan ketegangan antara kedua pemeluk agama. Forum Wadah Musyawarah antar Agama yang digagas 30 November 1968 yang ditindalklanjuti dengan pembentukan Wadah Musyawarah Umat Beragama pada pertengahan tahun 1980 tidak berhasil meredam laju ketegangan yang akhirnya membawa kepada konflik.

Pada awal tahun 1990-an terjadi beberapa ketegangan terbuka antara pemeluk Islam dan pemeluk Nasrani. Kasus Tabloid Monitor, perayaan Natal bersama, unjuk rasa dan perusakan terhadap gereja-gereja maupun masjid, kerusuhan Rengasdengklok-Karawang, amuk massa di Purwakarta dan juga di Situbondo tahun 1992 menandai konflik terbuka di Era kekuasaan Orde Baru.

Jikalau masa Orde Baru dipandang sebagai titik kulminasi ketegangan umat Islam dengan umat Kristen, era Reformasi merupakan era di mana ketegangan tersebut memperoleh momentum untuk menjadi konflik terbuka. Era reformasi adalah sebuah titik balik dari kehidupan sosial-politik yang tersentralisir dengan pendekatan keamanan yang dominan di masa Orde Baru. Era reformasi dimulai dengan jatuhnya Presiden Suharto setelah didemo secara besar-besaran oleh para mahasiswa di seluruh Indonesia, yang sebagian di antaranya menduduki gedung MPR.

Era Reformasi membuka kran politik yang tersumbat sehingga aspirasi masyarakat mengalir deras sebagai perwujudan eforia kebebasan. Aturan pers yang semakin terbuka membuat wacana publik menjadi ajang pertukaran gagasan sampai alat untuk mengemukakan gosip politik ke tengah-tengah masyarakat.

Hubungan Islam-Kristen pada Era Reformasi pun mulai kepada sebuah babak baru. Ketegangan yang terjadi pada masa Orde Baru biasanya dilokalisir oleh pemerintah dan dicarikan solusi bersama, meskipun sering tidak cukup efektif sekarang memperoleh momentum untuk meledak menjadi konflik sosial.

Kasus perusakan rumah ibadah masih tetap terjadi, bahkan dengan pendekatan baru. Pada era reformasi terjadi peledakan Masjid Istiqlal dan disusul dengan peledakan berbagai gereja di Tanah Air. Perilaku dan isu terorisme berbagai ketegangan sosial yang terjadi di Indonesia. Isu-isu klasik masih tetap mewarnai ketegangan dua kelompok agama tersebut, ditambah dengan beberapa isu baru. Pertikaian antara umat Islam dan Kristen di Ambon dan Poso, Sulawesi Tengah, merupakan babakan baru hubungan Islam Kristen di Indonesia. Di Nusa Tenggara Timur, beberapa bangunan milik umat Islam mengalami perusakan. Hal itu menunjukkan sebuah respon aktif dari pihak Kristen dalam menanggapi tekanan umat Islam.

Di bidang pendidikan, keberadaan sekolah-sekolah Kristen dengan siswa muslim menjadi persoalan tersendiri dalam hubungan Islam dan Kristen. Sebagai sekolah dengan missi Kristen, sekolah-sekolah Kristen merasa perlu memberikan pengajaran agama kepada para siswanya tanpa memandang agama mereka. Apabila para siswa muslim bersekolah di sekolah Kristen, mereka wajib mengikuti tta tertib sekolah, termasuk mengikuti pelajaran agama Kristen.

Kondisi tersebut tentu tidak menyenangkan umat Islam. Kenyataannya, bagi orang-orang Islam yang belum memiliki pemahaman Islam yang baik, pelajaran agama Kristen tersebut dapat berpengaruh besar terhadap mereka. Hal itulah yang mendorong pemerintah, dengan Menteri Pendidikan Malik Fajar, untuk mengajukan aturan baru agar persoalan tersebut dapat diselesaikan bersama dengan persoalan pendidikan lainnya.

Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum bagi perbaikan sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memberikan pijakan tentang arah pembangunan di bidang pendidikan di Indonesia. Secara prinsipil tidak ada hal yang bermasalah dari undang-undang tersebut, kecuali persoalan tentang guru agama bagi sekolah swasta yang berada di bawah organisasi keagamaan. Undang-undang menyatakan bahwa sekolah harus menyediakan guru agama yang seagama bagi murid-muridnya yang memeluk agama lain.

Beberapa Kasus Konflik Pada Era Reformasi

1. Kasus Perusakan Tempat Ibadah dan Fasilitas Publik
Kasus perusakan tempat ibadah merupakan kasus klasik yang terjadi antara umat Islam di Kristen. Persengketaan mengenai pendirian tempat ibadanh tidak berhenti meskipun ada Surat Keputusan B ersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri no 1 tahun 1969 tentang pendirian Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat. Kelompok Kristen yang tidak merasa senang dengan SKB tersebut secara de facto tidak secara serius mengakui keberadaan SKB tersebut. Sementara itu, umat Islam selalau menggunakan SKB tersebut sebagai alasan untuk menyikapi pendirian tempat ibadah Nasrani yang dipandang tidak sesuai dengan kebutuhan nyata dan situasi psikologis masyarakat.
Di Era Refornasi, persoalan tempat ibadah masih menjadi titik genting hubungan Islam-Kristen. Kegentingan tersebut di era reformasi telah terjadi semenjak masa transisi dari Orde Baru ke Era Reformasi. Perubahan Era Orde Baru ke Era Reformasi diikuti dengan berbagai kerusuhan sosial. Kees van Dijk1 mencatat bahwa pergeseran tahun 1996-1997 (akhir kekuasaan Orde Baru) terjadi berbagai bentuk kekerasan sosial di berbagai wilayah. Ia mencatat berbagai kerusuhan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia khususnya di Jawa.
Dijk berpendapat bahwa kerusahan tersebut disebabkan oleh perselisihan politik nasional. Perwujudannya mengambil dua bentuk: a) kerusahan terhadap kantor-kantor pemerintah, dan b) kerusuhan rasial dan keagamaan.2 Hal senada diungkapkan oleh Riza Shihbudi dan Moch Nurhasim. Keduanya memetakan kerusahan di Indonesia pada era akhir Orde Baru dan Awal Reformasi menjadi dua: a) model kekerasan intramasyarakat, b) konflik vertikal, yaitu antara negara dan masyarakat.3
Keduanya menilai bahwa era awal Reformasi (1998-2000) merupakan era terjadinya “pembelahan” sosial maupun politik atas dasar suku, agama, ras, maupun golongan.
Sebenarnya ledakan kerusuhan menjadi kerusuhan rasial dan keagamaan merupakan fenomena yang menarik. Pertama pemicu konflik (trigger) utamanya biasanya bukan persoalan agama atau ras. Kedua pelampiasan emosi massa di antaranya ditujukan kepada fasilitas-fasilitas rumah ibadah dan sekolah yang dikelola non-muslim. Ketika berbagai kerusuhan di awal reformasi terjadi, seperti di Solo, banyak toko dan industri rumah tangga memampangkan tulisan yang menunjukkan toko atau industri tersebut milik muslim-pribumi.
Dua kata tersebut seolah menunjukkan siapa yang menjadi sasaran dan siapa yang menjadi pelaku. Akan tetapi, akar persoalan itu sendiri dapat dilacak kepada ketimpangan sosial di masyarakat. Pertama, Etnis China/Tionghoa, meskipun minoritas dan secara politik kurang terepresentasi, memiliki jaringan bisnis yang kuat (menguasai 70% ekonomi Indonesia). Etnis China menguasai sektor bisnis di Indonesia, dan mendapatkan berbagai fasilitas akibat kerjasama dengan pihak penguasa. Kedua, etnis China selain menganut Konfusianisme, umumnya menganut Kristen, baik Protestan maupun Katholik.
Kerusuhan sosial di Indonesia yang menyangkut persoalan ekonomi dan agama tidak jarang bersentuhan dengan kelompok etnis China atau Kristen. Hal itu disebabkan karena kesenjangan ekonomi di Indonesia terjadi secara mencolok. Pribumi, dengan mayoritas penganut Islam dan golongan etnis China, yang dipersepsi sebagai penganut Kristen, karena Konfusianisme saat itu (sebelum era Presiden Abdurrahman Wahid) tidak diakui sebagai agama resmi.
Tidak mengherankan apabila sasaran amuk massa di era transisi tersebut sering diarahkan kepada dua kelompok tersebut, yaitu Kristen dan China. Kasus-kasus berikut contoh amuk massa tersebut.

2. Amuk Massa di Kupang
Amuk Massa di Kupang terjadi pada tanggal 30 November 1998. Amuk massa tersebut bermula dari aksi perkabungan dan aksi solidaritas warga Kristen NTT atas peristiwa Ketapang, yaiti bentrok antara warga Muslim dan Kristen dengan disertai perusakan berbagai tempat ibadah. Aksi perkabungan dan solidaritas itu sendiri diprakarsai oleh organisasi-organisasi kemahasiswaan dan kepemudaan Kristen, seperti GMKI, PMKRI, Pemuda Katholik NTT, dan mahasiswa di Kupang.
Karena isu pembakaran gereja, massa tersebut kemudian bergerak menuju masjid di perkampungan muslim kelurahan Bonipoi dan Solor, setelah sebelumnya melakukan perusakan masjid di Kupang. Amuk massa tanggal 30 November tersebut mengakibatkan setidaknya 11 masjid, 1 mushola, dan beberapa rumah serta pertokoan milik warga muslim rusak.

Amuk massa tersebut tidak hanya berhetnti pada tanggal 30 November itu saja. Dua hari setelahnya, yaitu tanggal 1 dan 2 Desember 1998 kerusuhan masih terjadi dan mengakibatkan beberapa kerusakan. Sasaran amuk massa tersebut mencakup rumah milik ketua Partai Persatuan Pembangunan (PPP), masjid dan toko-toko milik orang Bugis.
Kerusuhan Kupang tersebut berakar dari persaingan kelompok masyarakat, yaitu antara penganut Kristen yang umumnya warga asli dan warga muslim, yang sebagia adalah pendatang. Kecepatan pertumbuhan masjid dan perkembangan ekonomi umat Islam yang baik, karena mereka sulit menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS), menimbulkan kecemburuan sosial. Amuk massa tanggal 30 November 1998 adalah momentum di mana kecemburuan tersebut mendapatkan ekspresinya lewat idiom agama.4

3. Amuk Massa di Ketapang
Amuk massa di Ketapang patut dicatat di sini karena memiliki rangkaian dengan amuk massa di Kupang. Amuk massa di Ketapang terjadi tanggal 21 November 1998. amuk massa tersebut bermula dari pemukulan penjaga bulu tangkis, yang berasal dari Ambon, terhadap seorang warga Ketapang. Peristiwa tersebut menjadi amuk massa ketika ada isu tentang masjid yang dibakar oleh warga Ambon.
Isu pembaaran masjid tersebut membuat peristiwa kecil tersebut membesar dan mengara kepada perusakan gereja tempat warga Ambon. Terjadilah bentrokan antara warga dan berbagai tindak perusakan. Tercatat ada 16 orang meninggal, 81 luka-luka, 427 orang rawta jalan, 16 gereja dibakar, 1 masjid rusak, 3 sekolah rusak, selain, kantor koramil, bank, dan rumah serta kendaraan.5

4. Amuk Massa di Mataram Nusa Tenggara Barat
Pada tanggal 17 Januari 2000 dilaksanakan tablig Akbar untuk solidaritas kasus Ambon di Mataram, yang dikenal dengan “Peristiwa 171”. Tabligh Akbar tersebut didukung oleh berbagai organisasi Islam, seperti Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia (PPMI), Muhammadiyah, Nahdlatul Wathan, HMI, KAMMI, GP Anshor, Banser, Forum Komunikasi Pondok Pesantren NTB dan Pondok Pesantren Nurul Hikmat.
Tabligh Akber tersebut didahului dengan surat terbuka kepada umat Nasrani di NTB agar turut mengutuk serangan terhadap umat Islam di Ambon. Hal itu mendapatkan respon dari berbagai pihak, baik Departemen Agama maupun kepolisian setempat. Pemerintah menjamin bahwa umat Nasrani tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan mereka. Berbagai persiapan pun dilakukan oleh aparat untuk menjaga Tabligh Akbar tersebut.
Akan tetapi, selesai acara tersebut, secara tidak terduga terjadi pembakaran terhadap gereja-gereja dan sekolah Kristen. Kerusuhan terjadi selama tiga hari (sampai tanggal 19) dengan sasaran yang semakin beragam, yaitu rumah-rumah warga Nasrani dan pusat-pusat perdagangan.6
Di antara faktor-faktor yang ditengarai sebagai penyebab amuk massa tersebut antara lain pembangunan gereja-gereja mewah yang tidak mendapatkan izin dari pemerintah setempat, tetapi tetap dibangun. Ada pula gereja yang para jemaatnya datang dari luar wilayah dimana gereja tersebut dibangun.

5. Kasus Poso
Kasus Poso merupakan potret buram hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Persaingan antara pemeluk Islam dan Kristen sebenarnya telah ada semenjak era kolonial, tetapi baru pada Era Reformasi persaingan tersebut berubah menjadi konflik berdarah. Kebijakan untuk menghindari isu SARA di Era Orde Baru ternyata berbuah ledakan konflik setelah tumbangnya kekuasaan Orde Baru.
Konflik Poso umumnya dibagi menjadi tiga fase. Fase pertama berlangsung pada tanggal 25-30 Desember 1998 dipicu oleh penyerangan terhadap Ridwan (21 tahun) yang sedang tidur-tiduran di masjid oleh tiga pemuda Kristen yang sedang mabuk. Peristiw atersebut kemudian disusul dengan penyerangan oleh massa Herman Parimo ke sejumlah rumah milik warga muslim. Peristiwa tersebut diakhiri dengan ditangkapnya Herman Primo yang diadili pada awal Januari 1999.
Konflik Poso fase kedua terjadi pada 15-21 April 2002. Konflik jilid kedua dipicu oleh perkelahian antara pemuda Kristen dan pemuda Islam. Peristiwa tersebut disusul dengan perusakan dan pembakaran rumah, kios, serta bangunan sekolah milik warga Kristen dan mengakibatkan pengungsian kalangan Kristen.
Konflik Poso Fase ketiga terjadi pada 23 Mei-10 Juni 2001. kerusuhan tersebut dimulai dengan kehadiran pasukan ninja pimpinan Fabianus Tibo. Pada pertengahan Mei mulai terjadi pembunuhan yang dilakukan oleh kelompok Tibo. Puncaknya adalh pembunuhan sekitar 200 santri di Pesantren Walisongo.
Konflik Poso mengakibatkan 504 orang meninggal, 313 orang terluka, dan sebanyak 7022 rumah terbakar, 1378 rumah rusak berat dan 690 rumah rusak ringan, 31 tempat ibadah rusak, sebuah Pesantren rusak, dan berbagai fasilitas lainnya.7 Konflik fase ketiga adalah yang paling berdarah dalam rangkaian kasus Poso. Konflik Poso diakhiri dengan penangkapan dan penahanan para tersangka, di antaranya adalah hukuman mati terhadap Fabianus Tibo dan penangkapan beberapa warga dari pihak Islam.
Dalam konflik Poso, institusi agama, seperti gereja dan ormas Islam turut campur. Kasus Poso fase kedua dan ketiga menyebabkan mobilisasi massa dengan menggunakan jaringan agama masing-masing. Gereja menjadi tempat untuk mobilisasi massa Kristen, sementara itu Ormas-ormas Islam menjadi sarana untuk mengumpulkan dukungan untuk membantu sesama muslim.
Secara acak, konflik Poso masih belum sepenuhnya reda sampai beberapa waktu kemudian dengan adanya mutilasi tiga orang siswi Kristen dan pembunuhan seorang pendeta. Kasus Poso kemudian juga menarik perhatian internasional, terutama setelah terjadinya kasus World Trade Centre 11 September 1999. pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan dari pihak asing untuk menyelesaikan kasus Poso dan menekan kelompok-kelompok Islam yang dituduh sebagai Jemaat Islamiyah (JI).8

6. Kasus Ambon-Maluku
Selain kasus Poso, kasus Ambon merupakan kasus terburuk dalam sejarah hubungan Islam dan Kristen di Indonesia. Konflik Maluku merupakan konflik yang memakan waktu panjang, yaitu tahun 1999 sampai tahun 2002, dan memakan korban yang banyak, serta mengundang perhatian dari elemen-elemen masyarakat di tingkat nasional maupun internasional. Konflik tersebut bermula di kota Ambon, namun pada perkembangannya merembet ke daerah-daerah lain, seperti Ternate, Tidore, dan Halmahera.
Menurut Jan S. Aritonang, konflik di Maluku sebenarnya sudah lama terjadi, bahkan semenjak abad ke-16.9 Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Pengkajian Kerukunan Umat Beragama (LPKUB), 5 tahun sebelum konflik berbagai ketegangan terjadi antara dua kelompok pemeluk agama yang berbeda tersebut telah terjadi berbagai ketegangan antara kedua belah kelompok, yang meliputi masalah-masalah berikut:10
Pernikahan beda agama (71 kasus)

Pendirian tempat ibadah (51 kasus)

Penyiaran agama (48 kasus)

Penodaan terhadap agama (37 kasus)

Kegiatan aliran sempalan (35 kasus)

Perayaan hari-hari besar agama (32 kasus)

Bantuan luar negeri (21 kasus)

Lainnya (5 kasus)

Dengan demikian, konflik Maluku sebenarnya telah berakar lama, dan dia antaranya didukung oleh kebijakan pemerintah kolonial yang berat sebelah terhadap masyarakat Kristen. Pemeluk Kristen mendapatkan kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan di pemerintahan (ketentaraan) dan mendapatkan gaji lebih besar dibandingkan penduduk muslim. Sementara itu, ketika Era Orde Baru presentase umat Kristen justru menunjukkan penurunan, terutama dengan banyaknya pendatang muslim ke Ambon.meningkatnya jumlah muslim non-Ambon, terutama dari Bugis, Buton, dan Makassar (BBM), berpengaruh terhadap penurunan peran orang Kristen yang secara tradisional berkuasa di pemerintahan.11
Konflik sosial di Maluku dimulai dengan kerusuhan di Ambon yang terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 yang dipicu oleh pertikaian antara sopir angkot Yopie dan Salim di terminal batu Merah.12 Kerusuhan tersebut kemudian membesar dan menjadi konflik terbuka antara penduduk muslim dan penduduk Kristen. Kedatangan preman Ambon dari Jakarta pasca kasus Ketapang, ditengarai menjadi salah satu sebab mengapa konflik tersebut berkembang menjadi konflik terbuka.
Konflik tersebut menjadi keprihatinan luas karena terjadi ketika umat Islam merayakan Hari Raya Idul Fitri. Konflik tersebut segera menarik perhatian umat Islam di Jawa, khususnya Laskar Jihad pimpinan Ja’far Umar Thalib.
Konflik Maluku sampai tahun 2000 mencatatkan korban yang besar. Menurut data Republika, di Ambon dan sekitarnya sampai tahun 200, tercatat 8000-9000 korban jiwa, dan 700.000 orang mengungsi. Sementara itu, menurut Harian Kompas tercatat 38 gedung pemerintahan, 4 bank, 719 toko, 45 masjid, 47 gereja, 198 kendaraan roda empat, 128 kendaraan roda dua, dan 7046 rumah rusak.13
Pada tanggal 11-12 Februari 2002, diselenggarakan pertemuan kedua belah pihak yang diprakarsai oleh Menko Kesra Yusuf Kalla. Pertemuan tersebut diadakan di Malino, tempat kesepatakan konflik Poso sebelumnya, dan menghasilkan kesepakatan Malino, yaitu: 1) mengakhiri semua bentuk konflik dan perselisihan, 2) menegakkan supremasi hukum, 3) perlunya dibentuk Tim Investigasi independen nasional untuk mengusut peristiwa 19-1-1999, kedaulatan Maluku, Kristen RMS, laskar Jihad, Laskar Kristus, dan pengalihan agama secara paksa.14

7. Kontroversi Otonomi daerah dan Perda Syariat

Era Reformasi mengubah pola hubungan pusat dan daerah di Indonesia. Apabila pada Era Orde Baru, pemerintahan dijalankan secara sentralistik, maka pada Era Reformasi wewenang pemerintahan dilimpahkan ke daerah melalui Otonomi Daerah (Otda). Undang-undag Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi payung penyelenggaraan Otda.
Otda menggeser hubungan pusat daerah yang sentralistik menjadi desentralistik. Dengan semakin besarnya wewenang, Daerah lebih leluasa untuk mengelola dirinya sendiri. Kerja pemerintah departemen didesentralisir, kecuali beberapa bidang, seperti pertahanan keamanan, agama, dan moneter. Daerah berwenang untuk menentukan kebijakan di daerah berdasarkan kekhasan daerah masing-masing.
Proses pelaksanaan Otda pada prakteknya menimbulkan berbagai permasalahan. Persoalan kesiapan daerah, kerjasama antara daerah dalam mengelola sumber daya alam, dan pengalaman daerah dalam mengelola diri sendiri mewarnai pelaksanaan Otda.
Salah satu persoalan yang menjadi wacana publik di era Reformasi adalah keluarnya Peraturan-peraturan Daerah (Perda) terkait dengan pelaksanaan agama yang khas di sebuah daerah. Di tingkat nasional, persoalan tersebut dikenal dengan sebutan Perda Syariat. Persoalan Perda syariat menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, baik antara sesama muslim maupun muslim dengan nonmuslim.
Musahadi mengaitkan munculnya Perda Syariat dengan euforia reformasi. Ia mencatat ada 37 kabupaten/kota yang mengeluarkan Perda yang dikategorikan sebagai Perda Syariat. Obyek yang diatur dalam Perda Syariat tersebut beragam, mulai dari pengguanaan jilbab bagi perempuan, baju koko bagi kaum pria, kewajiban memiliki kemampuan membaca Alquran bagi calon mempelai pernikahan atau dalam rangka naik jabatan, sampai pengaturan mengenai minuman keras dan pelacuran.15
Keberadaan Perda yang dikategorikan sebagai “Perda Syariat” tentu saja membuat pihak Kristen mengalami keprihatinan. Mereka khawatir apabila Perda Syariat merupakan bagian dari penerapan Piagam Jakarta melalui peraturan dan kebijakan Otda. Beberapa peraturan dianggap oleh pihak Kristen membuat posisi umat Kristen Protestan dan Katholik serta umat Hindu dan Budha termarjinalkan, terutama Keputusan Presiden No. 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama RI yang ditindaklanjuti oleh Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 373 tahun 2002.16
Sejumlah Ormas Kristen merespon peraturan tersebut dengan mengirimkan surat kepada Presiden Megawati tanggal 8 Oktober 2002. Berbagai organisasi keagamaan turut serta menandatangi surat tersebut, antara lain PHDI, PGPI,17 PII18, Gereja Bala Keselamatan, Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh, Gereja Ortodoks Indonesia, PGI,19 PBI,20 Forum Bakti Kasih Kristiani, Forum Masyarakat Katholik Indonesia, FGBMFI, GMKI,21 PIKI,22 PWKI, Perkantas, dan WKRI. Peraturan tersebut dipandang ole organisasi-organisasi tersebut “hendak secara sistematis memusnahkan agama Budha, Hindu, Katholik, dan Kristen Protestan, atau sekurang-kurangnya memarjinalisasi dan memperlakukannya secara diskriminatif.23
Sebagai tandingan atas munculnya daerah-daerah yang memiliki ciri khas Islam, seperti Serambi Mekkah di Aceh atau Gerbang Mekah di Gorontalo, ada daerah yang ingin menunjukkan ciri khas Kristen. Manokwari adalah salah satu daerah yang berpenduduk mayoritas Kristen dan sempat melontarkan istilah “Kota Injil” untuk menyebut ciri khas daerahnya. Tentu saja, istilah tersebut mendapatkan tanggapan keberatan dari umat Islam.

8. Kontroversi Undang-undang Sisdiknas
Sudah sejak lama umat Islam mencurigai bahwa lembaga-lembaga pendidikan Kristen memiliki missi untuk memurtadkan umat Islam. Pendidikan Kristen, yang sebagian sudah ada semenjak masa penjajahan Belanda, banyak yang memiliki kualitas yang baik sehingga banyak siswa muslim di sekolah-sekolah Kristen. Para siswa muslim tidak jarang turut serta atau diperintahkan untuk mengikuti mata pelajaran agama (Kristen).
Naiknya Malik Fajar, tokoh pendidikan Muhammadiyah, sebagai Menteri Pendidikan merupakan sebuah peristiwa penting dalam dunia pendidikan. Pada masa jabatannya UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No 2 Tahun 1989 digantikan dengan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Keberadaan UU Sisdiknas dilatarbelakangi ketidakmemadaian UUSPN yang masih bersifat sentralistik.

Salah satu item dalam UU tersebut adalah keharusan seorang siswa mendapatkan pelajaran agama sesuai dengan agama yang ia anut dan oleh guru yang seagama. Pasal 12 ayat (1) RUU Sisdiknas menyebutkan bahwa “setiap peserta didik pada satuan pendidikan merupakan subyek dalam proses pendidikan yang berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama.”24
Item dalam UU Sisdiknas tersebut tentu saja mendapatkan resistensi dari umat Kristen. Mereka keberatan dengan item tersebut yang dipandang merusak ciri khas sekolah dan berbagai persoalan adminitrasi sebagai konsekuensinya. Kalangan Kristen, terutama dari sekolah-sekolah Kristen, melakukan demonstrasi untuk menolak Sisdiknas. Alasan yang dikemukakan oleh kalangan Kristen, seperti B.S. Mardiatmaja, adalah bahwa negara tidak berhak untuk memberikan pendidikan agama dan pendidikan suara hati model tertenetu. Ia juga menilai bahwa Sisdiknas tidak mengatur pendidikan secara utuh, melainkan terbatas mengenai pendidikan formal (sekolah).25
Sementara itu, kalangan Islam pun juga mengerahkan massa untuk mendukung pengesahan Sisdiknas. Mereka berpendapat bahwa mendapatkan pendidikan agama sesuai agama yang dianut siswa adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Menolak Sisdiknas berarti mengingkari HAM dan merestui pemurtadan.

Setelah melewati pergulatan untuk menolak atau menerima, UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disahkan oleh DPR pada tanggal 12 Juni 2003. Beberapa Minggu kemudian Presiden Megawati menandatangi Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional tersebut.
Kenyataan tersebut tentu saja menimbulkan kekecewaan pihak Kristen. Karena itu, meskipun Undang-undang Sisdiknas sudah diberlakukan, item mengenai pengajaran agama bagi peserta didik dengan agama dan guru yang seagama tidak secara otomatis dilaksanakan. Sekolah-sekolah Kristen secara de facto tetap melakukan kegiatan pembelajaran agama sebagaimana sebelum lahirnya UU Sisdiknas. Pemerintah pun mengulur-ngulur waktu dengan tidak segera mengeluarkan Peratiran Pemerintah untuk melaksanakan UU tersebut. Undang-undang tersebut tetap digunakan, tetapi item tentang pendidikan agama masih belum diterapkan demi mengobati kekecewaan pihak Kristen.

9.  Tsunami Aceh
Tanggal 26 Desember 2004, rakyat Aceh mendapatkan musibah berupa gelombang besar Tsunami yang meluluhlantakkan wilayah Aceh hingga ke Banda Aceh. Gelombang pasang Tsunami tersebut merusak rumah-rumah dan mengakibatkan puluhan ribu orang meninggal dunia. Bencana tersebut menyebabkan banyak anak Aceh yang kehilangan orang tua.
Dalam kondisi tersebut, muncullah isu Kristenisasi. Masuknya para relawan asing, yang sebagian berasal dari organisasi-organisasi missonaris. Berita bahwa ada 300 anak Aceh yang dibawa oleh missionaris untuk didik membuat kalangan Islam marah, di antaranya Din Syamsuddin dari Majelis Ulama Indonesia. Berita tersebut kemudian disanggah oleh kalangan Kristen.
Ketua Partai damai Sejahtera (PDS) yang juga mantan pimpinan yayasan Doulos, Pdt. Ruyandi Hutasoit, misalnya, menyatakan bahwa isu mengenai adopsi anak Aceh untuk dimurtadkan adalah upaya penyesatan dan cenderung mendiskreditkan pihak-pihak tertentu. Partai Damai Sejahtera dalam situs resminya mengeluarkan pernyataan resmi untuk mengklarifikasi berbagaio tuduhan yang dikaitkan dengan Kristenisasi dalam penanganan korban Tsunami.26
Isu Kristenisasi tersebut tentu saja menimbulkan perasaan kahwatir di kalanan umat Islam, apalagi berbagai media internasional juga membenarkan beberapa aksi pihak missionaris yang memboncengi musibah tsunami. Buku Rizki Ridyasmara Gerilya Salib di Serambi Mekkah dari Zaman Portugis hingga Paska Tsunami mengungkapkan berbagai kasus di lapangan yang terkait dengan upaya Kristenisasi. Sudah barang tentu, fenomena demikian akan mempengaruhi hubungan antara muslim dan Kristen di berbagai tempat di Indonesia.

Penutup
 
Berbagai konflik di atas dikemukakan dalam tulisan ini untuk menjadi sebuah renungan betapa rapuhnya ikatan kebangsaan dan persaudaraan antara penganut kedua agama Ibrahim tersebut. Konflik-konflik tersebut juga menyiratkan sebuah panggilan moral kepada elit Islam dan Kristen untuk merekatkan hubungan kedua belah pihak.
Mediasi adalah sebuah janji untuk merekatkan kembali ikatan tersebut. Semua agama memiliki missi untuk menjadi mediasi bagi berbagai elemen mayarakat yang terpisah berdasarkan kotak-kotak etnisitas, kelas, status, dan gender. Missi itulah yang tampaknya memanggil, khususnya, akademisi dan agamwan untuk bahu membahu menciptakan perdamaian dunia.
Share this article :

Posting Komentar

 

Copyright © 2015 | Walisongo Mediation Center | All Rights Reserved